Uang Rakyat Habis Demi Demokrasi

Demokrasi oh Demokrasi..........  semakin berat beban rakyat.

seberapa besarkah biaya untuk menjalankan sebuah demokrasi? sangat sedit. "sangat sedikit yang disisakan" terus apakah demokrasi itu "di indonesia" dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat? sedangkan yang membiayai itu semua adalah uang rakyat yang terkumpul sangat banyak.

kekurangan demokrasi menurut saya ;

DARI SEGI PERIODE

pergantian jabatan yang sangat singkat (5 tahun) untuk satu periode dan seseorang dapat memimpin selama 2 periode (10 tahun)
hal ini sungguh sangat kental unsur peperangan antar partai politik setiap harinya karena masa jabatan yang singkat dengan harapan periode mendatang partai politiknya mendapatkan lebih banyak kursi atau mempertahankan kursi dewan.

pergantian jabatan yang singkat untuk seorang Kepala Negara tidaklah efektif bagi rakyat dan negara yang dipimpinnya. sebagai contoh ketika pemimpin baru terpilih pasti telah merencanakan sebuah perubahan untuk negara yang dipimpinnya dan, menghapus program atau rencana kerja pemimpin sebelumnya yang hampir tercapai. dan begitu seterusnya. lalu bagaimana sebuah rencana kerja untuk kemakmuran rakyat itu tercapai jika setiap periode selalu mengawali dengan rencana baru dari awal? faktanya sampai saat ini demokrasi di indonesia belum dapat mengatasi kesenjangan rakyatnya.

DARI SEGI BIAYA

Seberapa seringkah Pemilihan umum itu dilaksanakan? bahkan terlalu sering. contoh: PEMILIHAN LEGISLATIF, PRESIDEN, GUBERNUR, BUPATI. lalu berapa biaya yang diserap untuk hal itu? berikut ada beberapa penggalan fakta tentang besarnya biaya pemilu.

Pemilu 2014 sebesar Rp 16,2 triliun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai sorotan. Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengkritisinya. "Dana tersebut jauh lebih banyak dari dana Pemilu 2009 yang kira-kira hanya menghabiskan Rp 7 triliun


“Pada pembahasan antara KPUD dengan TAPD Provinsi Jateng 24 Juli lalu disepakati anggaran pilgub dua putara Rp746 miliar,” katanya kepada wartawan usai pembahasan RAPBD Perubahan 2012 dengan Komisi A DPRD Jateng, di Gedung Berlian Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (25/6).

Sebelumnya KPUD mangajukan alokasi anggaran pilgub 2013 senilai Rp907 miliar yang memicu pro kontra anggota DPRD Jateng.


TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Ahmad Heryawan meneken akta hibah untuk membiayai KPU Jawa Barat menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2013 nanti. "Jumlah keseluruhannya Rp 1,047 triliun," kata dia  di Gedung Sate Bandung, Jumat 20 Juli 2012.

Rincian dana itu yakni,  Rp 759,9 miliar diperuntukkan bagi KPU Jawa Barat menggelar Pemilukada, Rp 151 miliar untuk keperulan Panita Pengawas, serta Rp 136,4 miliar untuk biaya pengamanan.

Khusus biaya pengamanan itu diberikan pada Polda Jawa Barat sebesar Rp 85,6 miliar, Polda Metro Jaya Rp 30,4 miliar, Kodam III/Siliwangi Rp 19 miliar, serta Kodam Jaya Rp 1,4 miliar. "Ini untuk pengamanan


Mengenai bilik suara, rencananya KPU DKI akan menggunakan bahan sekali pakai atau berbentuk karton keras. Nantinya, setiap TPS, hanya akan diberi maksimal dua bilik. Sehingga bilik suara yang akan diproduksi sekitar 30.118 unit. Untuk kotak suara menggunakan kotak bekas pemilu 2009 lalu guna menghemat anggaran.

Anggaran yang dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk menyelenggarakan Pilkada Jakarta sebesar Rp 258 miliar. Anggaran sebesar itu direncanakan untuk dua putaran. Putaran pertama diperkirakan menelan biaya Rp 198 miliar dan putaran kedua sekitar Rp 52 miliar.

Dana cadangan sebesar Rp 8 miliar. Biaya penyelenggaraan Pilkada tersebut digunakan untuk honor para petugas panitia  pemungutan suara (PPS), panitia pemungutan kecamatan (PPK), KPU tingkat kotamadya dan kabupaten dan KPU Provinsi. Selain itu untuk persediaan logistik seperti percetakan surat suara, pemeliharaan kotak suara dan kegiatan lainnya.

KPU Provinsi akan menyiapkan 15.021 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima kotamadya dan satu kebupaten yakni Kepulauan Seribu. Biaya untuk membangun satu TPS diperkirakan mencapai Rp 750.000. Di Jakarta terdapat 267 PPS yang memiliki 2 orang anggota dan sekretariat 3 orang. Sedangkan PPK sebanyak 44 kecamatan dengan masing-masing anggota 5 orang ditambah 4 orang
sekretariat.[H-14]

Seperti sebuah pesta yang acaranya menghambur hamburkan uang ke dalam api yang tersulut. demokrasi tidak mungkin dihapus karena hal ini akan sangat sulit dilakukan. mari sejenak kita ke United Kingdom yang pemerintahannya sistem Kerajaan. dan, sudah pasti calon atau generasi pemimpinya juga berasal dari keluarga Kerajaan yang sedari kecil telah diajarkan menjadi seorang pemimpin. lalu bagai mana dengan demokrasi? intinya yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak yang menjabat. dan ditempuh dengan jalan apapun. money politic, iming iming, rayuan gombal seperti ABG PACARAN, "semuanya itu menguras kekayaan pribadi" nah.... ini nih yang paling fenomenal. "seberapa banyak yang saya keluarkan harus lebih banyak yang saya dapatkan" wajarlah namanya juga manusia. terus yang rugi siapa? "TOLONG HANYA JAWAB DALAM HATI SAJA"